Tuntutan Kami : Tarif yang "Me-Mahasiswa"

“Saya sangat mengapresiasi mereka yang beraksi karena rasa simpati. Tetapi sebaliknya saya sangat membenci mereka yang  beraksi bukan dari hati.”

Pagi ini(01/06) di kampus Diponegoro, sejumlah mahasiswa dari berbagai aliansi kampus berkumpul untuk melakukan aksi menuntut penggagalan penerapan “Tarif Tunggal” yang dalam beberapa hari terakhir telah menjadi sorotan hangat di dunia kampus.  

Kampus saya, Universitas Diponegoro, menjadi salah satu dari dua PTN setelah Unnes yang telah menunjukkan sinyal positif mengenai kebijakan tarif tunggal dengan rencana penerapannya di tahun ini. Padahal, hasil rapat kordinasi Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) menyepakati usulan tersebut untuk mulai diterapkan di tahun depan.

Dalam aksi pagi tadi, mahasiswa menuntut agar kebijakan tarif tunggal tidak diterapkan jika belum memenuhi tiga tuntutan. Tuntutan tersebut adalah jaminan pendidikan yang berkualitas, transparansi biaya pendidikan, dan negosiasi dalam penentuan biaya pendidikan.

Walaupun pada akhirnya pa Rektor menjanjikan ketiga tuntutan tersebut, implementasi dari janji - janjinya masih menjadi pertanyaan besar. Apakah pa Rektor sejalan dengan tuntutan tadi? Kita lihat saja nanti. Semoga saja pa Rektor yang satu ini dapat bertindak sesuai hati nuraninya.

In My Hubble Opinion = IMHO

Sebenarnya, isu ini telah berkembang cukup lama, sekitar sebulan atau dua bulan lalu, saya kurang tau pastinya. Ketika itu kebijakan tarif tunggal masih dalam tahap pencanangan. Namun, sempat mereda beberapa pekan terakhir. Hingga kemudian muncul pemberitaan mengenai persetujuan pa Rektor untuk segera menerapkan kebijakan ini di kampus Diponegoro, yang akhirnya mengundang reaksi dari berbagai elemen mahasiswa.

Saya sempat menghitung – hitung biaya yang akan dikeluarkan nantinya ketika kebijakan ini benar – benar diterapkan. Tetapi, informasi biaya ini masih belum pasti, hanya sedikit memperkirakan (?_O). Sedikit informasi, tarif tunggal merupakan kebijakan penyeragaman biaya pendidikan dimana ketika kebijakan ini berlaku biaya kuliah yang biasanya dibayarkan sekali di semester awal masuk perkuliahan dibagi menjadi delapan kali selama delapan semester. Biaya yang dipatok berbeda ditiap fakultasnya, untuk fakultas saya, FPIK, biayanya sekitar 3 juta per semester (ini masih perkiraan, biaya ini termasuk yang paling rendah di Undip).

Jika mahasiswa yang masuk ke kampus FPIK (Oseanografi) melalui jalur SNMPTN harus membayar sekitar 15 juta diawal perkuliahan dan 1,5 juta ditiap semesternya, maka biaya keseluruhan yang harus dibayar adalah 15 + 1,5x7 = 26,5 juta.*

Kemudian untuk mahasiswa yang masuk ke kampus FPIK melalui jalur Ujian Mandiri (UM) diharuskan membayar sekitar 23 juta diawal masuk kuliah dan 2,5 juta ditiap semesternya, maka biaya keseluruhan yang harus dibayar adalah 23 + 2,5x7 = 40,5 juta.*

Sedangkan, jika tarif tunggal yang diterapkan memang 3 juta, maka biaya keseluruhan yang harus dibayar adalah 3x8 = 24 juta*. Terlihat lebih murah memang jika dibandingkan dengan kedua biaya ditiap jalurnya. Tetapi, yang kemudian menjadi masalah adalah seberapa besar “tarif” yang akan ditetapkan? Apakah akan sesuai dengan kemampuan rata – rata mahasiswa atau jauh diatas rata – rata?

Inilah yang tengah diperjuangkan. Jangan sampai kebijakan ini malah makin membuat perut para tikus itu mengembung.

*kalau lulusnya tepat waktu he.. he.., insyaAllah tepat waktu.. (^_^)y